PPPK Tak Boleh Dirumahkan, DPR Minta Daerah Cari Cara Lain
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Pesan berantai laptop gratis./turnbackhoax.id
Harianjogja.com, JOGJA - Sebuah pesan berantai beredar di masyarakat. Pesan tersebut berisi pemerintah menyediakan laptop gratis untuk siswa dan guru disertai tautan. Ketika tautan itu dibuka melalui ponsel akan mengarah kepada laman yang meminta data nomor telepon.
Dilansir dari turnbachoax.id, diketahui bahwa pesan berantai tersebut tidak berasal dari pemerintah. Mengacu kepada laporan dari gadgetren.com, Hasan Chabibie, Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran (PTP) Berbasis Multimedia dan Web, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), membantah Kemendikbud membuat program laptop gratis untuk siswa dan guru.
Adapun, tautan yang digunakan dalam pesan berantai tersebut bukan domain resmi milik Pemerintah Indonesia. Untuk domain resmi Pemerintah Indonesia, mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28/2006 tentang Penggunaan Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, selalu menggunakan domain .go.id.
Dilansir dari kompas.com, COO Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi), Sigit Widodo mengatakan peredaran situs web hoaks dan scam marak karena tools untuk membuat situs web semacam itu tersedia lengkap dan mudah untuk digunakan. Dia mencontohkan sebuah layanan yang bisa menjiplak tampilan sebuah website, hanya dengan memasukkan nama domain website yang ingin ditiru. Menurut Sigit, ada kesamaan antara situs-situs hoax dan scam di internet. “Mereka rata-rata mengandalkan social engineering untuk menipu pengguna,” katanya
Ian Marlow, dilansir dari liputan6.com, seorang ahli keamanan dunia maya sekaligus chief eksekutif di Fiftech LLC mengatakan nomor ponsel bisa digunakan untuk memverifikasi data diri untuk kepentingan pembayaran tagihan. Secara sederhana, seseorang yang memiliki niat tidak baik kemungkinan bisa menggunakan data diri Anda untuk membeli sebuah produk secara online, kemudian mengirimkan tagihannya ke kartu kredit Anda.
“Nomor ponsel juga bisa digunakan untuk mencari informasi lain yang lebih personal, seperti data anggota keluarga Anda,” tambah Marlow.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tautan pada pesan berantai tersebut tidak menggunakan domain go.id sehingga tidak berasal dari laman resmi pemerintah. Selain itu, memberikan data pribadi berupa nomor ponsel berbahaya lantaran bisa salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : turnbackhoax.id
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Kemkomdigi telah memutus akses 3,7 juta situs dan konten judi online sejak Oktober 2024. Sebanyak 32.500 rekening juga ditutup.
Komdigi mengesahkan hasil seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. XLSMART unggul di 700 MHz, Telkomsel teratas di 2,6 GHz.
Inacraft 2026 resmi digelar di JEC Yogyakarta pada 15-19 Juli dengan target 25.000 pengunjung, transaksi Rp8 miliar, dan kontrak bisnis global.
BNPB mencatat 10.407 warga Klaten terdampak kekeringan menerima 1,18 juta liter air bersih selama 15 Juni hingga 13 Juli 2026.
Libur sekolah mendongkrak wisata Sleman hingga 921.851 kunjungan. Wisata alam Merapi, Candi Prambanan, dan Family Recreation Park menjadi favorit.