Advertisement
CEK FAKTA: Kenaikan UKT Disebut karena Penyelewengan Dana Pendidikan Rp655 Triliun
Unggahan yang menarasikan UKT naik karena Jokowi korupsi dana pendidikan 665 triliun. Faktanya, isi judul tidak sesuai dengan narasi video. (YouTube)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Beredar informasi melalui unggahan video di YouTube yang menarasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyelewengan dana pendidikan sebesar Rp655 triliun dan memicu naiknya tarif uang kuliah tunggal (UKT).
Sebelumnya, Jokowi mengatakan kenaikan tarif uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibatalkan. Namun, tidak menutup kemungkinan bila UKT akan naik pada tahun akademik 2025/2026.
Advertisement
Berikut narasi dalam video tersebut: “JOKOWI SELEWENGKAN DANA PENDIDIKAN ? BREAKING NEWS JOKOWI LANGGAR UNDANG”? SELEWENGKAN DANA PENDIDIKAN 665T”
Namun, benarkah Jokowi melakukan korupsi dana pendidikan Rp655 triliun? Berdasarkan penelusuran, dalam video tersebut tidak ada narasi Jokowi korupsi dana pendidikan sebesar Rp655 triliun ataupun UKT naik karena korupsi Presiden Indonesia.
Narasi dalam video tersebut membacakan artikel dari laman Kompas yang berjudul JPPI Sebut Setengah Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk Dana Desa Adalah Kebijakan Ngawur.
BACA JUGA: Delapan Tim Siap Bertarung di Piala Presiden 2024, Ini Jadwal Lengkapnya
Dari laman tersebut dijelaskan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut, pemerintah benar-benar ngawur apabila setengah dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk dana transfer daerah dan dana desa.
Informasi bahwa setengah dana pendidikan pada APBN 2024 dialokasikan untuk dana transfer daerah serta dana desa dibocorkan oleh Menteri Pendidikan Nasional periode 2009-2014 Muhammad Nuh dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, Selasa (2/7/2024).
Nuh mengungkapkan, sebanyak Rp346 triliun dari anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun pada APBN 2024, dialokasikan ke dalam dana desa dan dana transfer daerah.
Ia pun mempertanyakan mengapa kebijakan itu sampai diambil oleh pemerintah saat ini. Namun, tidak ada narasi dana pendidikan dikorupsi sebesar Rp665 triliun, melainkan dialokasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
CEK FAKTA: Cak Imin Usulkan Anies Sebagai Menteri
CEK FAKTA: Beredar Poster Ribuan Lowongan Kerja Petugas Haji 2025
Cek Fakta: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih
Advertisement
CEK FAKTA: Prabowo Resmikan Partai Baru Besutan Anies
CEK FAKTA: Beredar Kabar Puan Bakal Gantikan Gibran Jadi Wapres
CEK FAKTA: Sempat Heboh, OJK Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin Usaha Tiktok Shop
CEK FAKTA: Raja Salman Bilang Indonesia Negara Munafik Urutan Pertama di Dunia
Cek Fakta: Takut Lawan Indonesia, Timnas Bahrain Dikabarkan Mengundurkan Diri dari Piala Dunia
Advertisement
Cek Fakta: Hilang, Kaesang Masuk Daftar Pencarian Orang Bareskrim Polri
CEK FAKTA: Dokumen CPNS Pakai Materai Tempel Sebelum 6 September Dinilai Tidak Memenuhi Syarat
CEK FAKTA: Iuran BPJS Kelas II Naik dari Rp100.000 Menjadi Rp400.000 per Agustus 2024
Cek Fakta: Sebuah Patung Naga Raksasa Bakal Dibangun di IKN
CEK FAKTA: Beredar Kabar Besaran Biaya Masuk Calon Taruna Akmil TNI
Advertisement
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Dinyatakan Terlibat Kasus Korupsi Bansos, Istana Digeledah KPK
Berita Pilihan
- CEK FAKTA: Prabowo Ancam Rakyat yang Hina Pejabat Negara
- Cek Fakta: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih
- CEK FAKTA: Prabowo Resmikan Partai Baru Besutan Anies
- Cek Fakta: Hilang, Kaesang Masuk Daftar Pencarian Orang Bareskrim Polri
- Hoax! Muncul Vidoe DPR Temukan Uang Rp600 Triliun di Istana Jokowi
Advertisement
Akan Dipulangkan ke Filipina, Begini Ungkapan Mary Jane Veloso
Advertisement
Hanya Satu Hari, Film The Last Dance Jadi Box Office di Hong Kong
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
