Sebelum Pilih Susu Formula Anak, Orang Tua Perlu Cek Komposisi dan Sumber Susu
Memilih susu formula anak perlu cek komposisi dan sumber susu. Kenali pentingnya transparansi, proses produksi, dan fitur Scan & Cek.
Unggahan yang menarasikan Mahfud Md diangkat Prabowo jadi pengawas internal istana. Faktanya, tidak ada narasi resmi terkait pengangkatan Mahfud Md sebagai pengawas internal istana. - YouTube
Harianjogja.com, JAKARTA—Muncul sebuah video di akun media sosial Youtube yang menyebutkan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi pengawas internal istana pada 19 Februari 2025.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut: “Mahfud MD Diangkat Prabowo Jadi Pengawas Internal Istana! 3 Mentri Tidak Pro Rakyat Langsung Diseret”.
BACA JUGA: Dukung Mudik Lebaran Lebih Awal PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api, Catat Tanggalnya
Namun, benarkah Mahfud MD diangkat Prabowo jadi pengawas internal istana? Berdasarkan penelusuran, tidak ada narasi resmi terkait pengangkatan Mahfud MD sebagai pengawas internal Istana.
Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di berbagai bidang. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Memilih susu formula anak perlu cek komposisi dan sumber susu. Kenali pentingnya transparansi, proses produksi, dan fitur Scan & Cek.
Simak cara memilih situs streaming film legal dan risiko LK21 atau Indoxxi, mulai dari malware, pencurian data, hingga pelanggaran hak cipta.
Okupansi hotel di KEK Mandalika mencapai 100% selama MotoGP 2026. Hotel di Mataram dan Senggigi juga terisi hingga 80-90%.
LPS mencatat tiga BPR di DIY dicabut izin usahanya. Klaim penjaminan simpanan yang dibayarkan mencapai Rp58,51 miliar.
Disdikpora Kota Jogja mencatat kekurangan 71 guru SD dan SMP pada 2026. Kebutuhan sementara dipenuhi melalui berbagai skema, termasuk dana BOS.
BPK menemukan masalah pengelolaan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun. Sebesar Rp1,80 triliun telah dikembalikan selama pemeriksaan.