Advertisement
Jokowi Terbitkan Keppres Keuangan Negara Sedang Darurat, Benarkah?
Keppres palsu, menggunakan nama Presiden Joko Widodo. Pemerintah membantah telah menerbitkan Keppres tentang Kedaruratan Keuangan Negara. - Antara/Kemensesneg
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebuah salinan keputusan presiden beredar di dunia maya. Keppres itu menyebutkan bahwa keuangan negara dalam kondisi darurat. Betulkah demikian?
Keppres yang terkesan ditandatangani Presiden Joko Widodo diserta tulisan dengan kalimat "salinan sesuai dengan aslinya" ternyata hoaks belaka.
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.
BACA JUGA : Sultan Putuskan Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid
Eddy Cahyono dalam keterangan tertulis, Senin pagi (5/4/2021), menanggapi beredarnya berita atau informasi terkait telah diterbitkannya Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.
Lembaran informasi yang tersebar tersebut tertanggal 17 Maret 2021, dan menyatakan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat serta menetapkan Kedaruratan Keuangan Negara Indonesia.
“Dengan ini kami nyatakan bahwa berita/informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks),” tegas Eddy.
Sampai dengan saat ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara, tambahnya.
Sebelumnya beredar sebuah lembar digital tentang Keppres Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara dengan tiga ketatapan.
BACA JUGA : Status Tanggap Darurat Corona DIY Diperpanjang Lagi
Ketetapan kesatu menetapkan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat.
Kedua, menetapkan kedaruratan negara Indonesia yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh bank terkait untuk bekerja sama demi kelancaran pencairan dana SBI tersebut di atas).
Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Eddy secara tegas menyatakan bahwa keppres tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hoaks! Video Aksi Penembakan TNI ke Kapal Malaysia
Hoaks! Tidur Siang Pasca Melahirkan Menaikkan Sel Darah Putih
Misinformasi! Pidato Anies Menghina Kain Batik
Hoaks Jenderal Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Advertisement
Benarkah Antibodi Covid Bikin ASI Berubah Warna?
CEK FAKTA: Inul Daratista Meninggal Dunia karena Kecelakaan?
CEK FAKTA: Benarkah PDIP Usul Tutup Semua Pesantren di Seluruh Indonesia?
Beredar Kabar Istri Gus Dur Meninggal Dunia, Alissa Wahid: Sehat, Sedang Mengaji
Hoaks Vaksin Bikin Pasien Covid-19 Makin Parah, Ini Penjelasan Dokter
Advertisement
CEK FAKTA: Benarkah RS Penuh sehingga Jawa Timur Zona Hitam Covid-19?
Cek Fakta: Penjelasan Soal Kabar Vaksin Covid-19 Mengandung Cip Mikro Magnetis
CEK FAKTA: Vaksin Covid-19 Bahaya Bagi Wanita Menstruasi?
CEK FAKTA: Benarkah Jumlah Kasus Covid-19 Klaten Meledak?
CEK FAKTA: Benarkah PM Israel Ancam Muslim dengan Vaksin?
Advertisement
CEK FAKTA: Benarkah Panglima TNI Dipecat karena KRI Nanggala Tenggelam?
Berita Pilihan
- Cek Fakta: Penjelasan Soal Kabar Vaksin Covid-19 Mengandung Cip Mikro Magnetis
- CEK FAKTA: Vaksin Covid-19 Bahaya Bagi Wanita Menstruasi?
- CEK FAKTA: Benarkah Panglima TNI Dipecat karena KRI Nanggala Tenggelam?
- CEK FAKTA: Benarkah Vaksinasi Mandiri Kadin Dipungut Biaya Rp600.000?
- CEK FAKTA: Benarkah Ramadan 2021 Punya Waktu Siang Terpanjang?
Advertisement
Advertisement
Negara Ini Buka Kelas Master Kebahagiaan, Siapa Berminat?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
