Polri Pecat Irjen AS Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.
Bayi - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Beredar kabar yang menjadi viral di media sosial X yang menyebutkan biaya melahirkan kini semakin mahal karena pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Berikut isi narasinya: "BINGUNG CARI TOMBOKAN APBN IBU² YANG MELAHIRKAN AKAN DIKENAI PAJAK 12% SEMENTARA DI NEGARA LAIN IBU YANG MELAHIR DAPAT TUNJANGAN IBU DAN ANAK + GRATIS BIAYA RUMAH SAKIT.".
Menanggapi isu ramai di X ini, banyak warganet lantas mencuitkan keluh kesahnya, dengan menganggap pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Adapula yang memprediksi, narasi pengenaan pajak persalinan itu akan menurunkan angka kelahiran di Indonesia.
Lalu, benarkah biaya melahirkan dikenakan pajak?
Kenaikan PPN menjadi 12%, memang sempat mencuri atensi publik beberapa waktu lalu. Tapi, aturan itu sebenarnya belum dikenakan.
BACA JUGA: Kesadaran Masyarakat Sleman untuk Mengolah Sampah Masih Rendah
PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah amanat UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), atas pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 29 Oktober 2021.
Sepertinya, isu peningkatan PPN ini yang membuahkan rumor adanya wacana kenaikan biaya persalinan.Padahal, PP No. 49 Tahun 2022 tepatnya pasal 10, menjelaskan bahwa jasa yang bersifat strategis dibebaskan dari PPN. Ada 13 jasa yang dikategorikan bersifat strategis, salah satunya jasa pelayanan kesehatan medis.
Dalam proses persalinan atau melahirkan, sang ibu biasanya akan menggunakan layanan kesehatan di antaranya jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, fasilitas kebidanan, layanan dokter umum, dokter spesialis, maupun dukun bayi.
Semua layanan kesehatan ibu hamil tersebut masuk klasifikasi jasa kesehatan medis, dengan kategori strategis, yang dijamin bebas PPN oleh Negara sebagaimana termuat dalam PP No 49 Tahun 2022.
Dengan begitu, tidak akan ada kenaikan biaya melahirkan akibat penerapan PPN. Hal ini karena layanan rumah sakit dan jasa tenaga kesehatan pun tidak dipungut PPN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.
Harga buyback emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Rabu 11 November 2026 berbeda menurut merek dan berat logam mulia.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Kakorlantas Polri menegaskan SIM masih berlaku lima tahun. Wacana SIM seumur hidup belum menjadi kebijakan, ini penjelasannya.
Polda DIY mengamankan 154 orang usai kericuhan di Jogja. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, senjata tajam, dan ketapel.
Letkol Mochammad Sroedji mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026 setelah pengusulan panjang sejak 1972. Jember menyambut pengakuan tersebut.