Kekerasan Perempuan dan Anak di Semarang Melonjak Capai 361 Kasus
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
Presiden Joko Widodo/Antara-Ho-Kemenlu
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebuah unggahan di media sosial Facebook menyebut ijazah Presiden Joko Widodo palsu.
Akun Facebook Satrio Cahyo Dwi membandingkan dua ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ijazah pertama milik Bambang Nurcahyo Prastowo dari Fakultas Matemika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian, ijazah kedua milik Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan.

Tangkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (Facebook)
Dalam narasinya, pemilik akun pun menuduh ijazah Jokowi palsu dan mengaitkannya dengan sertifikasi penceramah agama.
Berikut narasi lengkap pemilik akun yang ditambahan dalam unggahannya:
"GUA PENGUASANYA, NAPE LO.. !!!
JANJI BOLEH PALSU
JATIDIRI BOLEH PALSU
IJAZAH BOLEH PALSU
IBU KANDUNG BOLEH PALSU
GILIRAN ULAMA HARUS DISERTIFIKASI."
Namun, benarkah ijazah Jokowi dari UGM merupakan ijazah palsu?
Penjelasan:
Unggahan hoaks yang menyebut ijazah sarjana Presiden Joko Widodo sebagai ijazah palsu merupakan kabar bohong yang kembali dimunculkan di media sosial.
Unggahan itu sempat muncul pada awal 2020 dengan menyebut foto dalam ijazah bukanlah foto Joko Widodo.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam laporan tangkal hoaks pada 19 Februari 2020, menyebut ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM merupakan ijazah asli. "UGM menjamin bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November 1985 dan ditandatangani oleh Dekan UGM Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo M.S, M.D dan Rektor UGM Prof DR T Jacob M.S M.D," demikian laporan Kominfo.
Jokowi lulus dengan skripsi "Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta".
Klaim : Ijazah Jokowi palsu
Rating: Salah/Disinformasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
PLN memobilisasi pembiayaan transisi energi US$2,94 miliar di COP31 melalui dukungan sejumlah lembaga keuangan internasional.
DPRD dan Pemkab Kulon Progo resmi menandatangani kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2027.
Yusril bertemu Menhan Sjafrie membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027. Simak daftar besaran upah minimum dan persentase kenaikannya.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.